Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku optimis pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, bisa dilakukan apabila semua instansi saling bergandengan tangan. Jika itu terlaksana maka pendapatan pajak akan meningkat.

“Rakyat saat ini memang dalam keadaan sulit, jangankan pajak, makan pun sulit. Tapi tidak boleh pesimis, dengan bergandengan tangan kita dapat meningkatkan pendapatan pajak,” kata Edy dalam sambutannya pada acara Taxpayer Gathering DJP 2020, dengan tema ‘Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia Bangkit yang digelar secara daring di pendopo rumah dinas Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (11/11).

Edy menjelaskan, pemerintah saat ini fokus menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan intervensi dengan menggelontorkan dana sebesar Rp300 miliar, supaya meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat di tengah situasi pandemi.

“Anggaran ini sebagai stimulus ekonomi pada pelaku usaha dan bantuan untuk para pekerja,” ujarnya.

Sementara Dirjen Pajak, Suryo mengatakan, pihaknya baru mengumpulkan Rp150 triliun atau 17 persen dari target capaian perolehan pajak. Diharapakan beberapa bulan setelah pemulihan ekonomi, penerimaan pajak akan dapat terpenuhi.

Di masa pandemi ini, lanjutnya, khusus wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha telah diberikan pengurangan pajak penghasilan hingga 50 persen dengan tujuan wajib pajak dapat menggerakan usahanya. Pajak penghasilan import yang mulai April dan diperpanjang sampai Desember juga diberikan kebebasan.

Kepala Kanwil DJP Sumut II Romadhaniah menyampaikan, perkembangan kinerja penerimaan DJP Sumut II sudah mencapai 5,9 persen dan SPT 60,91 persen. Harapanya penerimaan ini dapat terus meningkat.

sumber : https://medantoday.com/pemulihan-ekonomi-di-masa-pandemi-gubsu-itu-bisa-dilakukan-jika/

Masuknya wabah Covid-19 pada pertengahan Maret lalu ke Indonesia, terlah mengubah segala-galanya, mulai dari tatanan sosial, budaya, perilaku dan juga memporakporandakan perekonomian hampir di seluruh negara.

Dampaknya, banyak perusahaan maupun usaha yang harus gulung tikar, dan melakukan PHK (Putus Hubungan Kerja) secara besar-besaran. Bahkan saat ini, banyak pengamat yang mengatakan negara sedang di ambang resesi.

Namun di balik pandemi yang melanda negeri ini, ada hikmah yang bisa dipetik, bahkan tidak sedikit dari warga Indonesia yang terbuka kreativitasnya dengan menemukan inovasi bisnis. Mulai dari bisnis secara online, maupun menyiasati bisnis dengan tetap bisa bertahan menjalankan usaha meski di tengah pandemi.

Hal ini yang dilakukan oleh Zoevana Andrean Putri (27) warga Perumahan Sempusari Jalan Mojopahit Blok AE 8 Sempusari Jember. Ibu muda dengan dua anak selaku pemilik dan produsen tas branded merek Vicria ini, justru bisa meningkatkan omsetnya di kala pandemi covid-19 dengan jualan secara online.

Zoevana mengatakan, jika usahanya tersebut berawal dari dirinya merintis usaha tas import di Batam sejak 2014, meski pada akhirnya usaha tersebut ditutup. Akan tetapi di awal 2020, ia kembali merintis usaha tasnya dengan brandnya sendiri.

“Saya mengawali usaha ini sejak 2014 di Batam, bahkan usaha saya semakin berkembang, bahkan pernah import tas saat di Batam, namun pada tahun 2017, usaha saya tutup, karena peraturan import yang rumit, dan memutuskan pulang ke Jember, dan saya mencoba kembali merintis usaha ini lagi sejak awal 2020 lalu, dan hasilnya Alhamdulillah bisa berkembang,” ujar Zoevana saat ditemui di rumahnya.

Tidak hanya itu, bahkan saat ini dirinya bisa menampung dan mempekerjakan para buruh yang terkenak PHK oleh persahaannya akibat imbas dari covid – 19. Rata-rata pekerja yang jumlahnya puluhan ini diambil dari karyawan agen umroh dan haji.

“Pasca adanya pengumuman kalo misalkan umroh dan haji ditutup sementara, Sedangkan karyawan yang bekerja di koper umroh dan haji itu sangat banyak mas. Jadi akhirnya mereka semua kenak PHK secara masal. Berangkat dari situ akhirnya saya memutuskan untuk memulai bisnis tas kembali dengan brands saya sendiri dengan mempekerjakan mereka,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya bersyukur di saat masa sulit ini bisa membantu terhadap para buruh yang kenak PHK imbas dari Covid- 19. Zoevana juga tidak memungkiri jika usahanya tidak selamanya berjalan lancar, agar tetap bertahan, ia melakukan subsidi silang dengan usahanya yang lain.

“Niat awal saya untuk membantu para pekerja – pekerja yang kenak PHK akibat dampak Covid – 19. Alhamdulillah sekarang bisnis tas dengan brands saya sendiri itu mulai berkembang dan sekarang bisa memperkejakan puluhan karyawan yang kenak phk, saya juga melakukan subsidi silang pada usaha saya ini, jika usaha yang lain lesu dan omset menurun, maka akan kami lakukan subsidi dari usaha kami yang lain,” ujar perempuan yang memiliki 18 jenis usaha ini. (*)

sumber : https://jatimtimes.com/baca/228385/20201110/161000/kisah-ibu-muda-yang-sukses-jalankan-bisnis-di-masa-pandemi-yuk-intip-tipsnya

Ingin tampil cantik, tapi bingung memilih produk-produk kosmetik yang sehat? Jika iya, ada baiknya ikuti tip dari Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM).

“Kami biasa kampanyekan ke konsumen KIK yaitu kemasan, izin, dan kedaluwarsa untuk mengetahui apakah produk itu layak atau tidak untuk digunakan,” kata Plt Kepala BPOM Teuku Bahdar Johan, Selasa (28/6/2016).

Bahdar mengatakan, sebelum membeli kosmetik konsumen harus memperhatikan kemasannya, apakah sudah rusak atau belum. Kemudian, dilihat apakah ada keterangan komposisinya atau tidak. Apakah tertera alamat pabriknya atau tidak. Selanjutnya, apakah terkait izin edar di kemasan ada nomor notifikasi dari BPOM.

“Terakhir, cek tanggal kedaluwarsanya. Apakah sudah lewat atau belum,” ujarnya.

Dengan demikian jika kosmetik tidak memenuhi hal tersebut, maka sebaiknya dihindari. Sebab, tak menutup kemungkinan produk-produk tersebut tidak lolos uji dan mengandung zat-zat berbahaya yang merugikan bagi kulit.

“Untuk masyarakat awam cukup mengetahuinya dengan cara KIK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahdar mengatakan pihaknya terus mengawasi seluruh produk-produk kosmetik baik berlabel indie maupun arus utama. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengecek pabrik-pabrik kosmetik, distribusi, dan pasar.

“Jadi kami akan awasi seluruh kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian besar terhadap ketersediaan energi listrik bagi sektor industri. Sebab, listrik merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri dan termasuk faktor penentu daya saing industri dalam negeri.

”Sektor industri memerlukan listrik berkelanjutan, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut akan mendukung industri dalam negeri menyediakan produk berkualitas dan berdaya saing,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan resmi yang diterima Kamis, (5/11).

Secara keseluruhan, industri manufaktur merupakan sektor pengguna energi terbesar kedua, setelah sektor transportasi yang hampir keseluruhannya menggunakan BBM. Sedangkan sektor industri menggunakan batu bara, listrik, gas, biomassa dan energi terbarukan lainya.

Konsumsi energi yang paling besar di sektor industri terdapat pada industri makanan, minuman dan tembakau dengan porsi 18,5 persen. Diikuti oleh industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (18,1 persen), industri semen dan barang galian bukan logam (17,2 persen), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki (17 persen), serta industri logam dasar, besi, dan baja (9,7 persen).

“Dengan melihat kondisi ini, perencanaan penyediaan energi khususnya energi listrik harus selalu mengakomodasi perkembangan kebutuhan industri dan kawasan industri,” ujar Agus.

Ketersediaan listrik, kata dia, juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0. Ketersediaan listrik pun dapat mengembalikan ekspor naik 10 persen dari ekspor Ppoduk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan produktivitas dua kali lipat terhadap peningkatan biaya produksi, serta meningkatkan dia persen pengeluaran riset dan pengembangan untuk membangun kemampuan inovasi lokal.

sumber : https://republika.co.id/berita/qjbika457/kemenperin-perhatikan-ketersediaan-listrik-bagi-industri

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat pada periode September 2020 transportasi barang dengan kereta api sebesar 4,13 juta ton dan angkutan laut sebesar 26,58 juta ton. Pada periode itu, angkutan kereta api turun 0,94 persen m-to-m dan 2,73 persen y-on-y, sementara angkutan laut naik 3,86 persen m-to-m dan 3,52 persen y-on-y.

Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), pada periode Mei s.d. September 2020 angkutan kereta api tumbuh rata-rata 7,9 persen dan angkutan laut tumbuh 5,2 persen.

Chairman SCI Setijadi menjelaskan pertumbuhan tersebut memberikan indikasi awal pemulihan sektor transportasi dan logistik. Pada periode tiga bulan sebelumnya, yaitu Maret s.d. Mei 2020, angkutan kereta api turun rata-rata 7,7 persen dan angkutan laut turun 1,8 persen.

“Indikasi positif lainnya adalah kenaikan nilai ekspor dan impor Indonesia. Nilai ekspor pada September 2020 sebesar US$14,01 miliar atau naik 6,97 persen dibanding Agustus 2020. Pada periode itu, impor sebesar US$11,57 miliar atau naik 7,71 persen,” katanya, Rabu (4/11).

Perusahaan transportasi angkutan kereta api dan laut perlu melakukan perencanaan bisnis yang tepat terkait indikasi pemulihan sektor logistik itu. Secara umum, penyedia jasa logistik perlu menyiapkan diri dengan meningkatkan kapabilitas proses dan teknologi, serta kompetensi SDM.

Jasa transportasi dan jasa logistik secara umum berperan penting karena efisiensi logistik akan berdampak terhadap daya saing produk dan komoditas, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan daya beli masyarakat sangat penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 57,85 persen terhadap PDB pada bulan Agustus tahun 2020.

Perbaikan sistem logistik juga diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok produk dan komoditas lokal untuk mengurangi volume impor.

SCI mengapresiasi dukungan kebijakan fiskal yang akan diberikan Pemerintah kepada industri jasa transportasi dan logistik. Dukungan ini sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan total anggaran sebesar Rp 607,65 triliun.

Setijadi merekomendasikan alokasi anggaran yang proporsional kepada industri jasa transportasi dan logistik sebagai insentif usaha agar industri jasa itu bisa segera pulih dan berkontribusi lebih besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dukungan kepada industri jasa itu dapat dalam bentuk insentif usaha yang dianggarkan sebesar Rp 120,61 triliun. Berdasarkan program itu, insentif bisa diberikan berkaitan dengan PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, dan stimulus lainnya.

Pemberian insentif tersebut tidak hanya harus memperhatikan jenis dan besarannya, tetapi juga kecepatan waktunya agar tidak kehilangan momentum bagi sektor logistik yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

sumber : https://www.topreneur.id/sci-transportasi-logistik-mulai-tumbuh/