Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki.
NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, yang ingin memperoleh perizinan berusaha dan menjalankan kegiatan usaha secara legal.
NIB terdiri dari 13 digit angka unik yang diterbitkan khusus untuk setiap pelaku usaha. Dengan demikian, tidak ada dua pelaku usaha yang memiliki nomor NIB yang sama.
Selain sebagai identitas usaha, NIB juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
Sebagai identitas resmi pelaku usaha.
Berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API) untuk kegiatan impor tertentu.
Berfungsi sebagai hak akses kepabeanan.
Menjadi dasar untuk memperoleh perizinan usaha dan perizinan operasional lainnya.
Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, seperti:
Legalitas usaha yang diakui pemerintah.
Kemudahan dalam mengurus perizinan usaha melalui OSS.
Kemudahan mengakses fasilitas perbankan dan pembiayaan usaha.
Mempermudah kerja sama dengan pihak ketiga, instansi pemerintah, maupun perusahaan besar.
Mendukung pengembangan usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan sesuai tingkat risiko dan bidang usaha yang dijalankan.
Izin usaha merupakan izin dasar yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara legal di seluruh wilayah Indonesia.
Izin Komersial dan Operasional diperlukan untuk usaha tertentu yang harus memenuhi standar, sertifikasi, lisensi, atau persyaratan teknis lainnya sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dipasarkan.
Izin ini akan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi seluruh komitmen yang dipersyaratkan dan menyelesaikan kewajiban administratif maupun biaya perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sistem OSS telah terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan pendaftaran:
Maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam akta perusahaan harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Lokasi usaha harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku, seperti:
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) apabila diperlukan.
Persetujuan lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dokumen terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Data perpajakan pemilik, pengurus, maupun badan usaha harus valid dan aktif untuk mendukung proses verifikasi sistem OSS.
Kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan perizinan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik usahanya.
Dokumen dan informasi yang diperlukan meliputi:
Nama lengkap sesuai identitas.
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Alamat tempat tinggal.
Bidang usaha yang dijalankan.
Lokasi kegiatan usaha atau penanaman modal.
Besaran rencana investasi atau penanaman modal.
Rencana penggunaan tenaga kerja.
Nomor telepon atau kontak usaha.
NPWP (jika telah memiliki).
Informasi mengenai fasilitas fiskal, kepabeanan, atau fasilitas lainnya yang akan diajukan.
Dokumen dan informasi yang diperlukan meliputi:
Nama badan usaha.
Jenis dan bidang usaha.
Status penanaman modal.
Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan atau pendaftaran yang berlaku.
Alamat korespondensi perusahaan.
Besaran rencana penanaman modal.
Data pengurus dan pemegang saham.
Negara asal penanaman modal (untuk perusahaan dengan modal asing).
Maksud dan tujuan kegiatan usaha.
Nomor telepon perusahaan.
Alamat email perusahaan.
NPWP badan usaha.
NIB merupakan langkah awal yang wajib dimiliki sebelum menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai perizinan lanjutan, meningkatkan kredibilitas bisnis, serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pastikan proses pengurusan NIB dilakukan dengan data yang lengkap dan akurat agar perizinan dapat diterbitkan lebih cepat dan tanpa kendala.